Pemerintah Kota Yogyakarta terus mempercepat upaya penataan sungai sebagai langkah strategis dalam mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Kegiatan ini diawali dengan aksi pembersihan di Kali Code pada Jumat (17/4/2026). Selanjutnya, kegiatan akan dilanjutkan di Kali Winongo pada pekan berikutnya.
Hambatan Aliran Sungai Jadi Perhatian
Wali Kota Yogyakarta, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)., menyampaikan bahwa hambatan aliran sungai tidak hanya berasal dari sampah. Hambatan juga berasal dari kandang ternak dan keramba di badan sungai. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kelancaran aliran air dan meningkatkan risiko banjir di sejumlah titik.
Selain pembersihan fisik, Pemkot Yogyakarta juga melakukan pembenahan sistem drainase, khususnya di wilayah yang rawan genangan. Sebagai bagian dari pengendalian sampah, telah dipasang sejumlah perangkat penahan sampah (trash barrier) untuk mencegah masuknya limbah ke aliran sungai.
Dalam rangka memperkuat mitigasi bencana, pemerintah juga mengembangkan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) di titik-titik rawan banjir. Sistem ini didukung kesiapsiagaan personel BPBD Kota Yogyakarta dan relawan untuk merespons kondisi darurat dengan cepat.
Upaya penataan sungai didukung kerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Kerja sama ini mencakup normalisasi dan pengerukan sedimentasi di sejumlah sungai. Program ini juga diperkuat melalui dukungan pendanaan internasional, dengan rencana pelaksanaan proyek pembenahan drainase hingga tahun 2027.
Kegiatan normalisasi mencakup beberapa kawasan strategis. Salah satunya wilayah sekitar Universitas Gadjah Mada di aliran Kali Belik. Upaya ini bertujuan meningkatkan kapasitas aliran air di perkotaan.
Dalam kegiatan pembersihan di Kali Code, partisipasi juga datang dari kalangan akademisi. Ketua STIA AAN Yogyakarta, Happy Susanto, hadir bersama mahasiswa dalam kegiatan bersih sungai. Kehadiran ini menjadi bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam pelestarian lingkungan dan penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Selain fokus pada mitigasi banjir, pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipatif menghadapi musim kemarau mulai Mei 2026. Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaga lingkungan dan fungsi sungai sebagai ruang publik yang aman.